Image Gambar Untuk Semua: Uang Republik Indonesia

Uang telah yang beredar di Indonesia dimulai dari Uang Kertas Jaman Pendudukan Belanda (Gulden/NICA), Uang Kertas Jaman Pendudukan Jepang (Dai Nippon Teikoku), Oeang Republik Indonesia, Uang kertas RIS (Republik Indonesia Serikat), Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan Uang Kertas Bank Indonesia (BI). Nominalnya pun dimulai dari Satu sen (1946) hingga yang terbesar Seratus Ratus Ribu Rupiah (2011).

OEANG REPUBLIK INDONESIA

Mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka adalah Oeang Republik Indonesia atau ORI. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tapi juga sebagai lambang utama negara merdeka.

Resmi beredar pada 30 Oktober 1946, ORI tampil dalam bentuk uang kertas bernominal satu sen dengan gambar muka keris terhunus dan gambar belakang teks undang undang ORI ditandatangani Menteri Keuangan saat itu A.A. Maramis. Pada hari itu juga dinyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javache Bank tidak berlaku lagi. ORI pertama dicetak oleh Percetakan Canisius dengan desain sederhana dengan dua warna dan memakai pengaman serat halus.

Presiden Soekarno menjadi tokoh yang paling sering tampil dalam desain uang kertas ORI dan uang kertas Seri ORI II yang terbit di Jogjakarata pada 1 Januari 1947, Seri ORI III di Jogjakarta pada 26 Juli 1947, Seri ORI Baru di Jogjakarta pada 17 Agustus 1949, dan Seri 17 Agustus 1949, dan Seri Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta pada 1 Januari 1950.

Meski masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah diterima di seluruh wilayah Republik Indonesia dan ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah. Pada Mei 1946, saat suasana di Jakarta genting, maka Pemerintah RI memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di Jogjakarta, Surakarta dan Malang.

UANG KERTAS RIS

Republik Indonesia Serikat, disingkat RIS, adalah suatu negara federasi yang yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam Konferensi Meja Bundar yaitu Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) (UNCI) sebagai perwakilan PBB.

Pemerintahan RIS (kabinet ministerial) dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, sedangkan Presidennya adalah Soekarno. Republik Indonesia Serikat yang beribu kota di Jakarta, terdiri beberapa negara bagian, yaitu: Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, dan Riau.

Republik Indonesia Serikat akhirnya dibubarkan pada 17 Agustus 1950, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kendali sepenuhnya dari Presiden Soekarno (kabinet presidential) beserta Wakil Presiden Mohammad Hatta.

UANG KERTAS PRRI

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia(biasa disingkat dengan PRRI) merupakan sebuah gerakan koreksi dari daerah akibat ketimpangan pembangunan antara pusat (Jakarta) dengan daerah-daerah lain, dan semakin kuatnya cengkraman PKI terhadap kekuasaan melalui Presiden Soekarno. Gerakan koreksi ini mencapai puncaknya tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan di Padang, Sumatera Barat.

Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Husein dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April 1957; Landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indoensia tercinta.

Namun, gerakan koreksi atau gerakan penyelamatan negara yang tumbuh di daerah-daerah itu dipukul habis oleh Pusat (Jakarta) dengan mengerahkan pasukan darat, laut dan udara ke Sumatra Tengah dan Sulawersi Utara, sebuah pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat di Indonesia.

Sampai sekarang, gerakan koreksi dari daerah ini masih selalu kelam. Dan di dalam buku-buku sejarah Indonesia selalu disebutkan bahwa PRRI adalah gerakan pemberontakan, dan gerakan anti Jawa. Namun sejarah akan selalu berhasrat untuk terus diluruskan.

Kabinet PRRI
*-Mr. Sjafruddin Prawinegara sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan
*-Dahlan Djambek sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian diserahkan kepada Mr. Assaat Dt. Mudo
*-Maluddin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri
*-Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran
*-Moh. Syafei sebagai Menteri PPK dan Kesehatan
*-J.F. Warouw sebagai Menteri Pembangunan
*-Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan
*-Muchtar Lintang sebagai Menteri Agama
*-Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan
*-Ayah Gani Usman sebagai Menteri Sosial
*-Dahlan Djambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi setelah Mr. Assaat sampai di Padang.

UANG KERTAS BANK INDONESIA

Sekilas Sejarah Berdirinya Bank Indonesia (BI). Sebelum kelahiran Bank Indonesia, kebijakan moneter secara terbatas telah dilaksanakan oleh bank sirkulasi pada saat itu, yaitu De Javasche Bank (Uang NICA).

Agar pengelolaan bank sentral dapat dilakukan menurut kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perekonomian, maka pada tahun 1951 De Javasche Bank dinasionalisasikan. Setelah itu didirikan Bank Indonesia milik negara, dengan badan hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.

Dalam Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, dijelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) didirikan untuk menggantikan De Javasche Bank N.V. sekaligus bertindak sebagai bank sentral Indonesia. Sebagai badan hukum milik negara, BI berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral. Berkedudukan di Jakarta, BI mengemban tugas, antara lain: menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, dan melakukan pengawasan pada urusan kredit tersebut.

Pada saat undang-undang tersebut dirumuskan, Presiden De Javasche Bank, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dalam laporan tahunan De Javasche Bank tahun 1951/1952, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hak bank sirkulasi untuk mencetak dan mengedarkan uang, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sumber keuangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dibentuk Dewan Koordinasi sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah sebagai pemilik dengan pihak bank sentral yang memerlukan independensi dalam hal penetapan dan/atau pelaksanaan kebijakan moneter.

Dengan modal bank sebesar Rp 25 juta, BI memiliki usahausaha bank antara lain: memindahkan uang (melalui surat atau pemberitahuan dengan telegram, wesel tunjuk, dan lain-lain), menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order, dan surat-surat utang, serta beberapa usaha lainnya.

Berkaitan dengan hubungan BI dan pemerintah, telah ditetapkan dalam UU tersebut, bahwa BI wajib menyelenggarakan kas umum negara dan bertindak sebagai pemegang kas pemerintah Republik Indonesia (RI). BI juga memberi uang muka dalam rekening koran kepada pemerintah RI.

Pada awal berdirinya, struktur organisasi BI meliputi 12 bagian di kantor pusat Jakarta, 15 kantor cabang di dalam negeri, dan 2 (dua) kantor perwakilan di luar negeri. Bagian-bagian yang terdapat di kantor pusat adalah: bagian pembukuan, bagian kas dan uang kertas bank, bagian urusan efek, bagian pemberian kredit Jakarta, bagian sekretaris dan urusan pegawai, bagian urusan wesel, bagian pemberian kredit pusat, dana devisa, bagian statistik ekonomi, urusan umum, bagian luar negeri, dan bagian administrasi pusat.

15 kantor cabang yang terdapat di dalam negeri adalah Manado, Pontianak, Kediri, Yogyakarta, Palembang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Malang, Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, Padang, dan Cirebon. Sedangkan 2 kantor di luar negeri adalah bank cabang Amsterdam dan New York.

Direksi bank pada periode ini terdiri atas seorang gubernur (pimpinan), seorang gubernur pengganti I, seorang gubernur pengganti II, dan beberapa orang direktur. Gubernur pertama kali yang menjabat pada periode 1953-1959 adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Loekman Hakim.

Susunan personalia di kantor pusat antara lain Ong Sian Tjong yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembukuan, R.H. Djajakoesoema sebagai Kepala Bagian Pembantu Sekretarie, dan Go Wie Kie sebagai Kepala Bagian Pembantu Wesel. Di kantor cabang antara lain adalah Tan Liang Oen, Agoes Gelar Datoek Radjo Nan Gadang, M. Rifai, D.D Ranti, dan beberapa orang lainnya.

Selama periode 1953-1959, dilakukan peresmian dan penutupan beberapa kantor cabang dan kantor perwakilan. Pembukaan kantor cabang dilakukan di Ambon (17 Maret 1956), Ampenan (15 Agustus 1957), dan Jember (8 Februari 1958).

Uang pecahan 1 Sen (Satu Sen)

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

pada Tahun 1964.